Tag: Kedaulatan

Ekonomi, Pengamanan dan Pertahanan DiPerbatasan.

Ekonomi, Pengamanan dan Pertahanan DiPerbatasan.

Buku Perbatasan, Perbatasan·

Oleh Harmen Batubara

Pengamanan dan pertahanan erat kaitannya dengan gairah ekonomi di daerah itu. Maksudnya gairah ekonomi di kawasan akan sangat besar pengaruhnya terhadap pengamanan dan pertahanan di wilayah tersebut. Bagaimana caranya agar ekonomi perbatasan ini bisa bergairah? Potensi apa yang bisa digunakan untuk menggerakkan warga di perbatasan. Misalnya potensi Kelapa sawit? Coba kita perhatikan. Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini telah memiliki 99 pabrik pengolahan kelapa sawit yang tersebar pada tujuh kabupaten. Dari 99 pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut, kapasitas produksi tandan buah segar (TBS) terpasang mencapai 5.662 ton per jam dengan kapasitas terpakai mencapai 4.964,68 ton per jam.

Rincian per kabupaten dari 99 pabrik aktif tersebut adalah di Kabupaten Kutai Timur terdapat 38 pabrik yang tersebar pada 12 kecamatan, sementara untuk kapasitas produksi TBS terpasang sebanyak 2,1ton per jam dan yang terpakai sebanyak 1.9 ton per jam. Kemudian di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 19 pabrik pengolahan kelapa sawit yang tersebar pada 11 kecamatan, kapasitas produksi TBS terpasang sebanyak 1.1 ton per jam dan yang terpakai sebanyak 918,9 ton per jam. Di Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat ada enam pabrik pengolahan kelapa sawit pada tiga kecamatan, kapasitas produksi TBS terpasang tercatat 360 ton per jam dan yang terpakai sebanyak 238,3ton per jam.Produk turunan dari Crude Palm Oil (CPO) meliputi minyak goreng, margarin, shortening, sabun, biodiesel, lemak industri, pakan ternak, produk kosmetik, dan berbagai bahan makanan.

Gairah Ekonomi, Pengamanan dan Pertahanan DiPerbatasan.

Kita tahu produk produk turunan dari CPO? Antara lain yaitu minyak goreng dan mentega. Kandungan lemak seimbang dalam CPO menjadikannya sebagai pilihan yang ideal untuk menggoreng dan memasak. Minyak goreng yang dihasilkan dari sawit mentah juga memiliki stabilitas yang baik pada suhu tinggi. Kita juga tahu Pabrik kelapa sawit merupakan salah satu industri hasil pertanian yang terpenting di Indonesia dan merupakan perusahaan industri yang bergerak dibidang pengolahan bahan baku Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan tujuan memproduksi Crude Pulm Oil (CPO) dan inti kelapa sawit (IKS) sebagai produk utama.

Bahkan biji sawit diolah jadi PKO. Palm kernel oil (PKO) merupakan bahan baku yang penting dalam pembuatan minyak goreng, mentega, dan produk makanan lainnya. Kernel kelapa sawit juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan oleokimia, seperti fatty alcohol, fatty ester, glycerol, dan fatty acid. Bahkan Limbah kelapa sawit dapat diolah jadi berbagai produk yang laku dipasar. Limbah kelapa sawit dapat berupa limbah padat, limbah cair dan limbah gas, yang semuanya masih dapat dimanfaatkan baik untuk bahan bakar, pakan ternak, pupuk, bahan industri, biogas , listrik, dan sebagainya. Limbah cair sawit / Palm Oil Mills Effluent (POME) bisa dimanfaatkan menjadi biogas dan listrik.

Presiden meminta untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah diberikan peluang terus untuk berproduksi terutama di sektor pertanian.  Juga di sektor-sektor industri rumah tangga serta warung-warung tradisional, dan sektor makanan dengan protokol kesehatan yang ketat,” demikiian pesan Presiden Jokowi melalui telekonferensi, Rabu 15/4/2020.  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan langkah Kementerian PUPR dalam memberikan peluang sektor UMKM untuk berproduksi melalui penyediaan fasilitas ruang usaha di Rest Area Jalan Tol. Juga di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) serta Pembangunan/ Rehabilitasi Pasar.

Ekonomi UMKM, Pengamanan dan Pertahanan DiPerbatasan.

Penyediaan fasilitas UMKM pada rest area/Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) dilaksanakan di sepanjang Jalan Tol di Pulau Jawa (46 Tipe A, 23 TIP Tipe B, dan 26 TIP Tipe C).  Juga di Jalan Tol Trans Sumatera (31 TIP), termasuk upaya mengembangkan TIP yang terhubung dengan kegiatan ekonomi di sekitar jalan tol. Salah satu contoh di rest area KM 429 B ruas Semarang-Solo, dimana 11 tenant merupakan UMK kuliner dengan brand dan produk lokal yang sudah memiliki beberapa cabang di Indonesia.Penyediaan fasilitas UMKM juga diberikan melalui pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi di kawasan PLBN.  Seperti pembangunan kios/lapak pasar pada 7 PLBN yang telah dibangun;  yakni PLBN Entikong, Aruk, Badau di Kalimantan Barat. Kemudian Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur serta Skouw di Papua.

Membuka Pasar Ekonomi, Pengamanan dan Pertahanan DiPerbatasan.

Sebagai contoh, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya pada periode 2019-2020 mengalokasikan anggaran Rp 117,5 miliar. Anggaran  untuk melanjutkan pengembangan sarana dan prasarana penunjang (Zona Sub Inti) PLBN Skouw.  Termasuk pembangunan area komersial dan pasar sebanyak 304 kios di atas lahan seluas 3.600 m2. Desain pasar terdiri dari kios basah, kios kering serta kios terbuka, yang tidak memakai atap penutup berjumlah 50 kios. Saat ini seluruh progres fisik Zona Sub Inti mencapai 80,45%.

Dari segi kerja sama regional maka BNPP sejatinya diharapkan jadi fasilitator dalam mempererat para petugas atau pejabat di lingkungan perbatasan dengan negera tetangga. Demikian pula ke dalam, ke Pemda di wilayah perbatasan agar secara sinergis menetapkan lokasi-lokasi destinasi wisata yang bisa jadi Ikon perbatasan. Sebab bagaimanapun sederhananya ekonomi perbatasan yang akan dikembangkan, harus didukung oleh para pelaksana lapangan.

BNPP, Kemdagri dan Kemlu serta Pemda perbatasan terkait bisa sinergis untuk memuluskan kerja sama dalam mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi perbatasan. Konsep pengembangan ekonomi perba tasan memang menekankan hal seperti itu, yakni memanfaatkan potensi masing-masing wilayah untuk bisa memberikan kontribusi terbaik.

Sinergi Sektor Ekonomi, Pengamanan dan Pertahanan DiPerbatasan.

Pengamanan Dan Pertahanan DiPerbatasan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan[1] (BNPP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) Tahun 2020. Acara diselenggarakan di Ballroom Hotel Pullman Lt. L Central Park Podomoro City, Jakarta Barat, Rabu (11/03/2020).  Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Rakornas Pamtas 2020 ini adalah memberikan pemahaman tentang arah kebijakan dan strategi pengamanan perbatasan negara.

Batas Negara Indonesia
Pengamanan Dan Pertahanan DiPerbatasan.

Serta menemukan permasalahan pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas negara sebagai dasar perumusan dan kebijakan untuk mewujudkan sistem pengamanan perbatasan negara seacara terpadu menuju perbatasan negara yang aman, tertib, bersinergi dan dinamis.

Dalam keynote speech-nya, Tito Karnavian menyatakan salah satu isu yang di bahas dalam Rakornas Pamtas ini adalah langkah sinergis.  Upaya apa yang harus dilakukan menyikapi banyaknya temuan aktivitas lintas batas ilegal yang keluar masuk Indonesia tanpa melalui prosedur formal. Setidaknya terdapat sebelas (11) permasalahan utama dalam pengamanan kawasan perbatasan di luar kejahatan lintas batas negara.

Permasalahan Pengamanan Dan Pertahanan DiPerbatasan.

Yakni: Pertama, masih Lemahnya Pengawasan di Kawasan Perbatasan. Kedua, terdapat banyak jalur lintas negara illegal baik barang, narkoba maupun manusia. Ketiga, sering terjadinya penjualan dan pembelian bahan bakar minyak secara illegal antara kapal besar dengan kapal kecil;

Pengamanan Di Perbatasan
Pengamanan Di Perbatasan

Selanjutnya, keempat, adanya kapal peti kemas dari luar negeri yang membuang limbah B3 di lautan Indonesia. Kelima, banyaknya pelabuhan tradisional yang rawan dijadikan lokasi penyelundupan. Keenam, keterbatasan pengetahuan nelayan tradisional tentang batas wilayah negara sehingga banyak nelayan yang ditangkap kepolisian negara tetangga.

Ketujuh, kurangnya prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di berbagai wilayah pantai/Perbatasan laut sehingga banyak nelayan tidak mendapat nilai ekonomis dan hasil laut. Kedelapan, belum maksimalnya kerjasama antar Kementerian/Lembaga dalam menangani kejahatan Lintas Negara.

Kesembilan, kurangnya jumlah personel di wilayah perbatasan dan masih terbatasnya sarpras pencegahan Lintas Negara. Kesepuluh, banyaknya peraturan dan undang-undang terkait Perbatasan yang tumpang tindih kewenangan K/L; dan kesebelas, belum maksimalnya kerjasama antar aparat penegak hukum di perbatasan.

Baca Juga : Membangunan Perbatasan Berbudaya Papua

Kerjasama Ekonomi, Pengamanan dan Pertahanan DiPerbatasan.

“Ada beberapa persoalan yang kita hadapi dalam mengelola perbatasan kita. Baik di batas darat, laut, maupun udara. Di darat belum selesainya penetapan dan penegasan batas wilayah negara dengan negara tetangga pada beberapa segmen. Jadi, ada batas-batas darat yang belum selesai. Batas belum disepakati dengan negara tetangga kita. Belum maksimalnya pengawasan kawasan batas negara. Patok-patoknya ini belum jelas, dan juga pemeliharaannya,” ujarnya.

Di samping itu, Tito juga menyoroti diplomasi dengan negara tetangga perbatasan untuk menentukan batas wilayah negara. Menurutnya, batas wilayah negara perlu dipertegas dan penegasan tersebut harus dilakukan secara maksimal. Kemudian diplomasi perbatasan dengan daerah tetangga belum maksimal. Untuk masalah laut dan udara belum tuntasnya batas laut dengan negara tetangga. Kita berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik laut teritorial, batas ZEE dan landasan contingent.

Kemudian belum selesainya penetapan batas udara Indonesia dengan negara tetangga terutama masalah FIR (Flight Information Region),” paparnya. Tak kalah pentingnya adalah yang terkait dengan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan yang dapat menunjang aspek keamanan. Untuk itu, ia mendorong adanya teknologi dan terpadunya sistem pengamanan untuk melindungi batas negara.

Terbatasnya Sarana Ekonomi, Pengamanan dan Pertahanan DiPerbatasan.

“Di bidang pengamanan juga ada beberapa sarana prasarana pengamanan kawasan perbatasan baik darat maupun laut belum terbangun. Jumlah pos pengaman perbatasan kuantitasnya kurang. Tidak sepadan dengan daerah yang harus diawasi panjangnya. Kemudian teknologinya juga belum setara, kurang advance. Jadi lebih banyak menggunakan cara manual. Belum terpadunya sistem pengawasan aktivitas lintas batas pada jalur non resmi, non PLBN, dan resmi tapi bukan PLBN dll. Terbatasnya pembangunan sistem perbatasan yang betul-betul terpadu, integrated border security system ini belum,” terangnya.

Padahal, persoalan kesejahteraan di kawasan perbatasan merupakan suatu hal yang tak terelakan. Negara, juga perlu hadir di kawasan perbatasan dengan menjadikan perbatasan sebagai peluang ekonomi bagi peningkatan  kesejahteraan bagi masyarakat setempat. “Persoalan lain di daerah perbatasan adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar wilayah perbatasan. Masih menjadi daerah yang banyak tertinggal. Misalnya masalah kemiskinan. Penduduk miskin ini cukup banyak di beberapa wilayah perbatasan, meskipun ada beberapa daerah cukup baik,” kata Mendagri.

Kita ingin agar pemerintah memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan dengan maksud menjadikannya “kota-kota khusus perbatasan”. Perbatasan yang memiliki karakter sebagai wilayah pertahanan (daerah teritori perbatasan atau frontier yang dipersiapkan agar mampu berperan melaksanakan upaya pertahanan negara) adalah sebuah pilihan. Untuk mewujudkan rasa cinta di perbatasan suatu negara.

Membuka Isolasi Memperkuat Ekonomi, Pengamanan dan Pertahanan DiPerbatasan.

Untuk itu diperlukan adanya sebuah aksi bersama yang meliputi: Penyelesaian penegasan batas baik di darat maupun di laut. Membangun perekonomian perbatasan dengan jalan menyediakan berbagai infrastruktur yang diperlukan.  Mempersiapkan sistem pertahanan wilayah perbatasan yang terintegrasi dengan pertahanan dan keamanan nasional. Hal seperti itu tentu tetap memrlukan waktu.

Terkait dengan Pembangunan Infrastruktur di wilayah perbatasan, secara fakta sebenarnya sudah ada program pembangunan yang masing-masing di miliki oleh Pemda dan pemerintah pusat.  Hanya saja belum terprogram dan terimplementasi secara terpadu. Ditambah lagi selama ini persoalan keterisolasian Perbatasan sering jadi kendala. Logikanya? Bagaimana mau membangun?

Kalau sarana ke lokasi tersebut belum ada, atau lokasinya belum bisa didatangai. Disamping persoalan laten, yakni masih adanya tumpang tindih kepentingan kementerian/lembaga terkait yang menangani wilayah perbatasan. Terus terang itu zaman dahulu? Sekarang kan sudah sangat berbeda?

LandingPress, Buat Bisnis Online Jadi Menyenangkan
LandingPress, Buat Bisnis Online Jadi Menyenangkan

Dana Desa Dukung Ekonomi, Pengamanan dan Pertahanan DiPerbatasan.

Pemerintahan Jokowi-JK telah membuka isolasi perbatasan. Tidak tanggung-tanggung.  Jalan parallel perbatasan yang selama ini hanya impian, langsung diwujudkan. 9 Pos Lintas Batas PLBN.  Kini Pos pos itu dibangun kembali dengan megah, dan membanggakan. Tol Luat dan Tol Udara (internet) di bangun, sasarannya jelas membuka isolasi wilayah perbatasan secara total dengan biaya yang dibantu oleh pemerintah Pusat.

Disamping pembangunan infrastruktur perbatasan, pemerintah Jokowi-JK juga memperhatikan kehidupan masyarakat Desa. Yakni dengan pola pembangunan Desa lewat pemberdayaan Desa, yakni dengan mengalokasikan anggaran pembangunan bagi pedesaan.  Suatu langkah nyata yang belum pernah ada sebelumnya. Desa kini menjadi lebih kuat setelah pemerintah juga memberikan Dana Desa.  Diberikan lewat instrumen “dana transfer” ke desa, yang disebut dana desa (DD). Desa yang telah memiliki otoritas menjadi lebih bertenaga karena bisa mengelola anggaran sendiri (anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDesa).

Salah satu sumbernya dari DD (di samping enam sumber lain). Dana Desa pemerintah yang diberikan ke Desa jumlahnya juga luar biasa. Pada 2015 total DD Rp 20,7 triliun (dibagi ke 74.093 desa); 2016 sebanyak Rp 46,9 triliun (dibagi ke 74.754 desa); dan pada 2017 ini akan disalurkan Rp 60 triliun (dibagi ke 74.910 desa). Penyerapan DD tergolong fantastis. Tahun pertama terserap 82,72 persen dan tahun kedua 97,65 persen, di tengah situasi regulasi yang belum terlalu mapan, sosialisasi yang dikendalai waktu, dan persebaran desa yang sedemikian luas.

Kebijkan Terpadu Ekonomi, Pengamanan dan Pertahanan DiPerbatasan.

Seiring dengan berlakunya perdagangan bebas ASEAN serta kesepakatan kerjasama ekonomi regional maupun bilateral. Maka peluang ekonomi di beberapa wilayah perbatasan darat maupun laut menjadi lebih terbuka dan perlu dikembangkan. Hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pengembangan wilayah tersebut.  Kerjasama sub-regional seperti AFTA (Asean Free Trade Area), IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle), IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina-East Asian Growth Area) dan AIDA (Australia Indonesia Development Area) perlu dimanfaatkan secara optimal. Polanya dengan jalan memberikan tempat yang pas di perbatasan serta dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak secara seimbang.

Untuk melaksanakan berbagai kerjasama ekonomi internasional dan sub-regional tersebut Indonesia perlu menyiapkan berbagai kebijakan serta program pembangunan yang  nyata. Suuatu Kebijakan menyeluruh dan terpadu sehingga Indonesia tidak akan tertinggal dari negara-negara tetangga.  Jangan sampai terjadi sumberdaya alam yang tersedia ada di wilayah perbatasan akan tersedot keluar tanpa memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah.

Sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama bilateral dan sub-regional perlu disiapkan. Penyediaan sarana dan prasarana ini tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena itu diperlukan penentuan prioritas baik lokasi maupun waktu pelaksanaannya.

Baca Pula : Mensejahterakan Warga Papua Di Tengah Pembangunan 

Jadi Blogger Atau Vlogger, Lakukan Saja Dulu
Jadi Blogger Atau Vlogger, Lakukan Saja Dulu

Gairah Ekonomi Terkait Pengamanan Dan Pertahanan DiPerbatasan.

Terkait dengan pengamanan wilayah perbatasan, baik laut maupun darat, masih menjadi permasalahan yang belum dapat terselesaikan secara tuntas. Secara geografis, wilayah kedaulatan NKRI merupakan kawasan yang cukup strategis dan merupakan Negara Besar yang berbatasan langsung dengan tiga Negara untuk batas negara darat, 10 negara untuk batas negara laut, memiliki 3.151 KM panjang perbatasan Darat.

Untuk batas laut wilayah Indonesia memiliki panjang garis pantai ± 99.093 KM dan berbatas laut teritorial dengan empat negara yaitu Malaysia, Republic Democratic Timor Leste (RDTL), Papua New Guinea (PNG) dan Singapura. Sedangkan secara Yuridiksi batas laut Indonesai berbatasan dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Palau, RDTL, PNG dan Australia.

Rasio Pengamanan Batas Darat Wilayah Perbatasan Negara saat ini masih belum maksimal dibandingkan Panjang wilayah perbatasan NKRI, yakni 3.151 KM untuk wilayah Darat dan 99.093 KM panjang Garis Pantai.  Dari data yang disampaikan oleh Satgas OPS. PAMTAS Yonif Raider 641/BRU tahun 2019, di perbatasan RI-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat terdapat 60 titik perlintasan ilegal[2]

Dengan kondisi sarana prasana di perbatasan yang masih terbatas serta jumlah petugas dan aparat pengamanan yang jauh dari memadai. Ditambah lagi dengan tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat kawasan perbatasan yang masih rendah, sangat berkontribusi besar pada maraknya tindakan perlintasan secara ilegal.  Termasuk didalamnya adalah tindak kejahatan transnasional. Untuk itu, pengelolaan pengamanan perbatasan perlu menerapkan sistem SMART BORDER yang terbagi atas soft border dan hard border.   Penerapan softborder[3] saat ini telah di lakukan di 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu.

Keterpaduan Sinergi Ekonomi DiPerbatasan.

Softborder menerapkan pola keterpaduan pengawasan dan pelayanan lintas batas negara dalam satu manajemen pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Terpadu yang dikoordinir oleh BNPP. “Dengan Keterpaduan palaksanaan pemeriksaan dan layanan lintas batas negara yang dikoordinasikan oleh Unit Pengelola PLBN, mampu menghadirkan rasa aman, nyaman dan ramah investasi bagi pelintas maupun pelaku usaha khususnya di kawasan Perbatasan negara,” pungkasnya.

Menteri Tito menambahkan penerapan softborder ini juga akan terus dikembangkan seiring dengan di bangunnya kembali 11 PLBN.  Sebagaimana amanat dari Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN dan Sarana Prasarana Penunjang di Perbatasan. Yang pembangunannya ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021. Sementara untuk penerapan hardborder di batas wilayah negara akan disinergikan dengan kegiatan Pos Pamtas yang ada saat ini.  Terdapat 113 Pos Pamtas di wilayah Kalimantan, 41 Pos Pamtas di Wilayah NTT dan 101 Pos Pamtas di Wilayah Papua serta 75 Pos Pengamanan di Wilayah Laut teritorial NKRI.

Pertahanan dan pengamanan wilayah perbatasan. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem pertahanan nasional. Sehingga gelar pasukanTNI ( darat,laut dan udara, yang tercakup dalam Kogab wilhan, komando kewilayahan, Armabar,Armatim dan Koops I dan II) dalam gelar pasukannya telah menjadikan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) sebagai bagian NKRI dan berada dalam sistem pertahanan Trimatra tersebut.

Pertahanan Kedaulatan di Perbatasan
Pertahanan Kedaulatan di Perbatasan

Perekonomian Warga DiPerbatasan di Daerah Terisolasi.

Untuk perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan misalnya, ketika perbatasan masih terisolasi Kementerian Pertahanan berencana untuk melengkapi system pemindaiannya dengan pesawat “drone” atau tanpa awak. Bahkan meliputi kepulauan Natuna pula. Termasuk juga penempatan 12 stasiun Radar. Demikian pula terkait  pemindahan pasukan atau tepatnya penempatan pasukan di daerah-daerah perbatasan tersebut. Pangkalan TNI Angkatan Laut Nunukan pada bulan juli2017, mendapatkan Kapal Angkatan Laut (KAL) namanya Ambalat 1-13-45.

Bersamaan dengan empat daerah lainnya di bagian timur Indonesia masing-masing Pangkalan TNI Angkatan Laut Kepulauan Aru, Pangkalan TNI Angkatan Laut Sangalaki, Pangkalan TNI Angkatan Laut Melongwane dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna. KAL Ambalat 1-13-45 buatan dalam negeri oleh PT Tesco Indo Maritim dengan spesifikasi panjang 28m, lebar 5,8 m dengan senjata berat mitraliur 20mm dan 12,7mm terpasang di bagian depan dan belakang kapal.

Kita bersukur, karena kegiatan illegal fishing telah memberikan kesadaran baru bagi TNI untuk segera memperkuat system pertahanannya di wilayah Natuna. Lanud Ranai akan di tingkatkan tipenya dari C ke B. Natuna akan dibuat layaknya KAPAL INDUK . Jadi basis militer AL, dan AU, ujar Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, 23 Maret 2016 yang lalu. Menjadikan Natuna bagai Kapal Induk, jadi pusat pengendali lalu lintas udara di wilayah itu, punya superior terhadap serangan udara lawan, sebagai bunker logistik dan amunisi, untuk mensuplai perbekalan bagi pesawat-pesawat tempur TNI AU yang berpatroli di sekitar perairan tersebut.

Pemanfaatan Drone Dalam Pengamanan Perbatasan.

Demikian juga dengan TNI Angkatan Udara yang akan menyiagakan empat unit pasukan khusus Korps Pasukan Khas (PASKHAS), di Pulau Natuna Besar. Pasukan ini dilengkapi dengan sistem rudal pertahanan udara Oerlikon Skyshield buatan Rheinmetall. Sistem rudal Oerlikon Skyshield merupakan sistem pertahanan udara modular termasuk meriam multirole otomatis 35 mm yang dapat menembak jatuh pesawat.

Saat ini baru pangkalan TNI AU Supadio, Halim Perdanakusuma, dan pangkalan udara Hasanuddin, yang sudah menggunakan sistem persenjataan ini. Tapi bagaimana realisasinya? Masih sangat tergantung kemampuan anggaran pemerintah. Pembangunan hanggar tambahan baru akan disiapkan untuk menampung delapan pesawat tempur. Pesawat-pesawat tempur itu mencakup Tempur Su-27, Su-30, F -16 yang hendak dibeli, dan fasilitas skuadron kendaraan udara tak berawak (UAV).

Rencananya ( sejak tahun 2012) akan ada tambahan 1 batalion Infantri dari Bukit Barisan. Markas batalion tersebut berada di daerah Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur dengan nama Batalion Infanteri 135. Saat ini di sana baru ada dua Kompi C dan D dari Batalyon 134/Raider (Batam). Untuk membangun markas dan sarananya memerlukan anggaran dan waktu. Begitu juga dengan rencana untuk menyiagakan 4 helikopter AH-64E Apache di Natuna tentu perlu infrastruktur. Dalam darurat tentu bisa saja memanfaatkan Bivak dan bersifat mobile.

Kekutan Tambahan Pengamanan Dan Pertahanan DiPerbatasan.

Tetapi untuk mengoperasikan Heli sekelas Apache memerlukan sarana khusus dan itu perlu dipersiapkan. Kini satuan TNI Terintegrasi telah hadir di Natuna, Kepulauan Riau, dan telah diresmikan. Pembangunan kekuatan ini menunjukkan respons TNI terhadap perkembangan geopolitik di kawasan, terutama eskalasi di Laut China Selatan. Komando Tri Matra yang menggabungkan satuan matra darat, laut, dan udara ini adalah bentuk pembangunan kekuatan TNI agar bisa memberikan daya tangkal terhadap ancaman di perbatasan.

Dihadapkan dengan beratnya medan di sekitar wilayah perbatasan Idealnya Kodam Perbatasan diperkuat dengan satuan Mobilitas Udara (Mobud) yang mampu melakukan patroli udara di sepanjang perbatasan dan juga punya kemampuan untuk memproyeksikan kekuatannya ke DUA TROUBLE SPOTS berbeda di wilayah perbatasan. Kodam secara fakta belum punya kemam puan untuk melakukan patroli udara di sepanjang perbatasan. Dan juga belum punya kemampuan untuk memproyeksikan kekuatannya ke dua trouble spots di wilayah perbatasan pada saat yang bersamaan.

Meski sebatas setingkat regu. Demikian juga untuk perimbangan kekuatan relative dengan negara tetangga, semestinya perlu juga di “gelar” kekuatan pertahanan berupa Meriam batas atau meriam pantai 155 atau yang setara khususnya untuk daerah daerah sekitar  kota-kota perbatasan yang saling berdekatan dengan Kota-kota negara tetangga. Begitu juga dengan satuan Tank, perlu adanya kekuatan semacam itu di Kalimantan.

Pertahanan Teritorial Pengamanan Dan Pertahanan DiPerbatasan.

Untuk kepentingan pertahanan territorial dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan kekuatan pertahanan relative dengan negara tetangga serta untuk menggerakkan perekonomian wilayah perbatasan perlu adanya penambahan dan pergeseran kekuatan di Kalimantan. Khususnya gelar meriam perbatasan 155; penambahan satuan Tank; penambahan daya dukung bandara Nunukan-Malinau-dan Tarakan hingga punya Runway 2650 meter untuk bisa memfasilitasi kepentingan pesawat tempur. Pembangunan satu Brigade Inf di Kalimantan Utara dan perkuatan Lanal serta Lanud Tarakan dirasa sangat mendesak khususnya mengimbangi pihak tetangga yang menjadikan Sabah sebagai Armada Timur negaranya.

Selain matra darat di Kalimantan juga terdapat satuan dari Matra lainnya yaitu dari TNI-AL dan TNI AU. TNI AL terdiri dari Lanal Balikpapan, Tarakan, Pulau Laut dan Banjarmasin yang tergabung dalam Armatim, sedangkan Lanal Pontianak tergabung dalam Armabar. TNI AU terdiri dari 5 Pangkalan dan 2 satuan Radar yaitu Lanud Balikpapan, Banjarmasin, Pangkalan Bun, 2 Satuan Radar Balikpapan dan Tarakan yaitu dibawah kendali Koops AU–II sedangkan Lanud Pontianak dan Singkawang II yang berada di Sanggau Ledo di bawah kendali Koops AU-I. Gelar satuan Non Organik di tiap propinsi, gelar kekuatannya juga tidak diurai dalam tulisan ini.

Pengamanan Dan Pertahanan DiPerbatasan.

Yang ingin kita katakan adalah perlunya gelar kekuatan yang berfungsi dengan baik di perbatasan. Jadi jangalah gelar pasukan yang dibuat itu hanya sekedarnya saja atau daripada tidak ada sama sekali. Intinya perbatasan itu dapat termonitor dengan baik, sehingga kalau ada kekuatan lain yang melakukan penyusupan bisa dicegah dan selanjutnya semua mengerti bahwa perbatasan itu terjaga dengan baik dan punya kemampuan untuk berbuat sesuatu yang perlu dilakukan. Coba kita bayangkan, sekarang ini ada sejumlah pos-pos TNI di perbatasan, yang secara teoritis sesungguhnya tidak bisa berbuat banyak, karena mereka tidak diperlengkapi dengan sarana yang semestinya.

[1] https://www.kapernews.com/2020/03/12/bnpp-gelar-rakornas-pengamanan-perbatasan-negara-tahun-2020/

[2] Hal itu dikatakan Oleh Menteri Tito dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) Tahun 2020 di Hotel Pullman Central Park Podomoro City, Jakarta Barat, Rabu (11/3/2020).

[3] https://indonews.id/artikel/27981/Menteri-Tito-Perlu-Sistem-Smart-Border-dalam-Pengelolaan-Pengamanan-Perbatasan/

BumDes Jaya Indonesia Sejahtera.

BumDes Jaya Indonesia Sejahtera.

Buku Perbatasan·

Oleh harmen batubara

BumDes Jaya Indonesia Sejahtera. Pemerintah sesuai dengan UU Desa secara nyata telah mengalokasikan Dana ke Desa dalam jumlah yang belum terbayangkan selama ini. Pada 2015 total Dana Desa Rp 20,7 triliun (dibagi ke 74.093 desa); 2016 sebanyak Rp 46,9 triliun (dibagi ke 74.754 desa).  Dan pada 2017 ini akan disalurkan Rp 60 triliun (dibagi ke 74.910 desa). Penyerapan Dana Desa tergolong fantastis.

Konten Seo Friendly
Konten Seo Friendly

Tahun pertama terserap 82,72 persen dan tahun kedua 97,65 persen, di tengah situasi regulasi yang belum terlalu mapan.  Sosialisasi yang dikendalai waktu, dan persebaran desa yang sedemikian luas. Nah yang lebih menggembirakan lagi adalah Desa Nusantara ternyata memiliki modal social yang juga tergolong terbaik yang pernah ada.

Secara empirik Desa jadi menarik didiskusikan karena dua misteri modal sosial di Indonesia yang sungguh berbeda dengan keyakinan teoritik.  Pertama, desa-desa di Indonesia sebenarnya sangat kaya modal sosial tetapi juga rentan secara sosial.  Di satu sisi masyarakat desa sudah lama mempunyai beragam ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat.  Berpungsi sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.  Swadaya dan gotong royong telah terbukti sebagai penyangga utama “otonomi asli” desa.

Bila BumDes Jaya Indonesia Sejahtera.

Ketika kapasitas negara tidak sanggup menjangkau sampai level desa. Swadaya dan gotong royong merupakan  alternatif yang memungkinkan berbagai proyek pembangunan prasarana desa tercukupi. Di luar swadaya dan gotong-royong, masyarakat desa mempunyai tradisi tolong-tolong menolong.  Bahu-membahu dan saling membantu antar sesama.  Apalagi ketika terjadi musibah yang mereka lihat secara dekat.

Tetapi di balik ikatan sosial dan solidaritas sosial yang menyenangkan itu. Masyarakat desa sering menghadapi berbagai kerentanan sosial (social vulnerability) yang menyedihkan.  Bahkan bisa melumpuhkan ketahanan sosial (social security) mereka. Status desa condong menjadi sekadar ”ruang hidup sementara”, yang sewaktu-waktu bisa dilakukan.

Bisa jadi harus dibongkar, digusur, dan bahkan dihapuskan ketika negara atau korporasi membutuhkannya.  Ketika hal itu harus dilakukan untuk dieksploitasi dan dikonversi menjadi ruang ekstraktif demi peningkatan pendapatan. Indikasinya, desa-desa penuh dengan izin investasi pertambangan,  perkebunan sawit,  properti, atau izin eksploitatif lainnya.  Desa menjadi area perebutan sumber daya alam dan arena konflik agraria.

Persiapan Tes Masuk Prajurit TNI
Persiapan Tes Masuk Prajurit TNI

Derap Langkah Perubahan Di Desa

Malah seperti kata Sri Palupi[1]  Area desa bisa dengan mudah berpindah menjadi area konsesi korporasi atau lokus proyek strategis pemerintah.  Sementara warganya tak berdaya ketika dipaksa melepaskan hak mereka atas lahan dan ruang kehidupannya. Desa-desa di lingkar industri pertambangan dan perkebunan sawit.  Misalnya, kebanyakan warganya kehilangan lahan dan berubah status dari petani mandiri menjadi buruh.  Ada desa yang keberadaannya dihapuskan karena areanya dikuasai korporasi atau menjadi lokus proyek strategis pemerintah.

Bahkan desa-desa yang lahan pertaniannya sudah bersertifikat sekalipun. Warganya bisa dengan mudah kehilangan haknya. Juga ada banyak desa yang kehilangan sebagian atau seluruh ruang hidupnya karena pemerintah membutuhkannya. Bisa juga menetapkan wilayah desa sebagai kawasan hutan. Padahal, warga sudah tinggal di desanya jauh sebelum republik berdiri.  Ada lebih dari 30.000 desa yang berada di kawasan hutan tanpa akses atas sumber daya agraria.

Ketahanan sosial masyarakat desa kerapkali sangat rentan ketika menghadapi gempuran dari luar.  Mulai dari regulasi dan kebijakan pemerintah, proyek pembangunan, wabah penyakit menular, narkoba, bencana alam, kekeringan, dan masih banyak lagi. Bahkan bantuan dari pemerintah seperti BLT kompensasi BBM juga memunculkan kerawanan sosial dalam masyarakat.  Misalnya dalam bentuk pertikaian antara warga dan aparat setempat.

Perkuat dan Kembangkan, BumDes Jaya Indonesia Sejahtera.

Kedua, desa kaya modal sosial tetapi tidak kaya modal ekonomi. Dengan kalimat lain, modal sosial itu tidak mengalami transformasi menjadi modal ekonomi. Studi Edward Miguel, Paul Gertler, dan David I. Levine (2005) di 274 daerah industri di Indonesia, misalnya.  Menunjukkan bahwa modal sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan industri. Karena itu, wajar jika Prof. Robert Lawang, pernah mengajukan pertanyaan : mengapa modal sosial yang kaya tidak menghasilkan modal ekonomi?

Tetapi sepertinya semua itu kini sudah pasti akan berbeda, dan ini tidak lepas dari Strategi Pembangunan Desa Jokowi. Terutama setelah munculnya politik pembangunan desa[2] yang ditandai oleh kelahiran UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.  Segera menjadi kesadaran dan harapan baru atas kejumudan kemajuan desa. Pembangunan tak lagi sekadar dirayakan sebagai turunnya daftar proyek yang dikerjakan di desa.

Tetapi dipestakan atas kedaulatan desa dalam merumuskan dan memutuskan masa depannya sendiri. Di masa silam, desa dan warganya menonton dengan khidmat deru pembangunan dari pagar rumah. Mereka hanya melihat sambil  berharap proyek itu tak menjadi onggokan monumen, karena mangkrak.  Sama sekali tidak bersenyawa dengan kebutuhan warga.

jadi Youtuber itu Mengasikkan
jadi Youtuber itu Mengasikkan

Desa Kuat BumDes Jaya Indonesia Sejahtera.

UU yang baru memastikan dikuburnya model itu karena desa memiliki kewenangan untuk menegakkan kedaulatannya. Dua otoritas vital yang dipunyai desa itu adalah kewenangan lokal berskala desa (subsidiaritas) dan kewenangan hak asal usul (rekognisi).  Demikian pula proses pembangunan meletakkan warga sebagai partisipan gerakan.  Di mana musyawarah desa (musdes) menjadi forum tertinggi dalam mengambil keputusan. Pelan-pelan literasi politik diperkuat agar warga sadar atas kekuasaan yang dimilikinya.

Kewenangan lokal berskala desa sebetulnya menjadi bahasa desentralisasi dalam literatur ekonomi dan politik. UU Desa telah mendesentralisasikan urusan pembangunan sampai ke level pemerintahan desa.  Bukan cuma di kabupaten. Asas subsidiaritas ini memberikan ruang penuh bagi desa memutuskan serta menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan dalam skala desa.  Jika desa berderu dengan aneka program pembangunan.  Itu tak lagi monopoli keputusan pemerintahan di atasnya.  Tetapi hasil dari sikap kolektif warga yang dirangkum dalam proses musdes.

Baca Juga : Membaca Strategi Perbatasan Jokowi

Tak dibenarkan pemangku kepentingan lain, termasuk pusat, mengambil arena kewenangan. Itu karena keberadaannya diproteksi UU.  Kewenangan ini menahbiskan desa sebagai pemegang otoritas untuk menjaga suara dan daya hidup warganya di lapangan politik.  Di mana partisipasi memiliki bobot penuh karena dilatari kewenangan mengambil keputusan, bukan sekadar mengerjakan program.

Membangun Kekuatan Desa.BumDes Jaya Indonesia Sejahtera.

Kewenangan hak asal-usul menjadikan desa lebih tangguh lagi karena pilar terpenting desa sebetulnya terletak pada tiang pancang sosial. Desa hidup berdasarkan dinamika norma, budaya, adat, keyakinan, dan agama.  Keyakinan yang menjadi mata air pengetahuan serta konsensus dalam menjaga kehidupan bersama. Desa di masa lalu mengendalikan seluruh perkara kehidupan bersandarkan pada aturan, main informal tersebut sebelum tahap demi tahap diambil oleh formula aturan formal (hukum negara).

Desa dapat mengelola harmoni hidup secara ritmis karena mereka adalah agregasi komunitas yang terpaut dengan nilai-nilai setempat. Ini beda halnya dengan desa masa kini yang digiring menjadi unit administrasi pemerintahan. Sehingga seluruh aturan perilaku hidup mesti dikelola dengan hukum formal yang kadang jauh dari nilai adat desa.

Implikasinya, salah satu tiang penyangga roboh dan “surau” desa menjadi nyaris ambruk. Untungnya, jaminan penyelenggaraan asas rekognisi ini mendirikan kembali pilar tersebut sehingga desa tegak lagi. Kemenangan merawat kekayaan ini akan menjadi penanda kekuatan bantalan sosial desa. Desa punya daya hidup! Aneka kewenangan penting itu tak akan menjelma jadi daya dorong perubahan jika tak disertai sumber daya.

Perkuat Desa BumDes Jaya Indonesia Sejahtera.

Itulah yang dibaca oleh pemerintah, sehingga politik fiskal digeser dengan memberikan instrumen “dana transfer” ke desa. Yang disebut dana desa (DD). Desa yang telah memiliki otoritas menjadi lebih bertenaga. karena bisa mengelola anggaran sendiri (anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDesa).  Salah satu sumbernya dari DD (di samping enam sumber lain).

Pada 2015 total DD Rp 20,7 triliun (dibagi ke 74.093 desa); 2016 sebanyak Rp 46,9 triliun (dibagi ke 74.754 desa); dan pada 2017 ini akan disalurkan Rp 60 triliun (dibagi ke 74.910 desa). Penyerapan DD tergolong fantastis. Tahun pertama terserap 82,72 persen dan tahun kedua 97,65 persen. Ternyata  di tengah situasi regulasi yang belum terlalu mapan, sosialisasi yang dikendalai waktu, dan persebaran desa yang sedemikian luas.

Sejauh yang sudah tercapai selama dua tahun pelaksanaan program DD ini, sekurangnya lima hal pokok telah dirasakan di lapangan. Pertama, desa berdenyut kembali dalam kegairahan pembangunan yang ditandai oleh maraknya kehidupan di Desa. Seperti  kegiatan musdes dan keterlibatan warga dalam perencanaan sampai eksekusi pembangunan. Salah satu pemandangan lazim saat ini, warga desa berkerumun. Mereka membahas aneka ikhtiar pembangunan dan pemberdayaan. Bentuknya seperti inisiasi pasar desa atau pembentukan badan usaha milik desa (BUMDesa).

Baca Pula : NawaCita Mewujudkan Kemakmuran di Perbatasan

Kedua, transparansi anggaran menjadi keniscayaan baru sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggara pemerintahan desa. Di balai desa dipasang baliho APBDesa. Demikian pula di lokasi-lokasi strategis atau sarana ibadah. Desa telah memberikan jawaban kontan atas kepercayaan yang diberikan. Ketiga, keswadayaan dan gotong royong terlihat kokoh karena seluruh program harus dijalankan secara swakelola.  Tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga. Tak jarang, warga desa menyumbangkan apa pun yang dimiliki agar pembangunan berjalan paripurna. Misalnya tenaga, tanah, rumah, dan aset fisik lain.

Keempat, ongkos pembangunan menjadi amat murah karena dikerjakan oleh warga desa dengan semangat keguyuban tanpa harus mengorbankan kualitas. Pada 2016 saja telah terbangun hampir 67.000 kilometer (km) jalan, jembatan 511,9 km, MCK 37.368 unit, air bersih 16.295 unit, dan PAUD 11.926 unit. DD juga dimanfaatkan untuk posyandu 7.524 unit, polindes 3.133 unit, dan sumur 14.034 unit. Dan DD digunakan untuk membangun tambatan perahu 1.373 unit, pasar desa 1.819 unit, embung 686 unit, drainase 65.998 unit, irigasi 12.596 unit, penahan tanah 38.184 unit, dan ribuan BUMDesa (PPMD, 2017). Dengan menggunakan ukuran apa pun, efisiensi DD sangat mengagumkan.

Kelima, munculnya aneka upaya untuk memperkuat kapasitas warga dan pemberdayaan lestari dengan basis budaya dan pengetahuan lokal. Banyak desa yang menginisiasi munculnya sekolah desa, sekolah perempuan, peraturan desa untuk memproteksi sumber daya alam dan ekologi. Tambah lagi pembuatan almanak desa, balai rakyat, dan masih banyak lagi prakarsa menggetarkan di desa. DD bukan cuma dirayakan sebagai tradisi penyerapan anggaran. Kini telah jadi aktivitas berdesa yang mengendap dalam jantung kesadaran kedaulatan desa. Desa kini tengah Mngukir Sejarahnya.

Bumdes&Bumnas Sinergis Rakyat Sejahtera
Bumdes&Bumnas Sinergis Rakyat Sejahtera
  • [1]  Sri Palupi, Refleksi Tiga Tahun UU Desa, Kompas.id, 14 Februari 2018
  • [2] Ahmad Erani Yustika,  Proklamasi Pembangun Desa, kompas.id, 23 oktober 2017. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/PPMD (2015-2017); Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
Artikel Marketing, Lebih Kuat Dari Iklan.

Artikel Marketing, Lebih Kuat Dari Iklan.

Bisnis Online, Perbatasan·

Oleh Harmen Batubara

Artikel Marketing, Lebih Kuat Dari Iklan. Memang betul seperti itu? Seperti apa dan bagaimana sih cara kerjanya? Salah satu cara mempromosikan Produk dan atau Website secara GRATIS adalah dengan Artikel Marketing. Sebagai bonus tambahan, metode “gratis” ini dapat meningkatkan trafik situs dan penjualan Anda.

Bisa menggandakan atau bahkan melipatgandakan penghasilan Anda. Mau lihat polanya? Kita mengetahui bahwa artikel adalah salah satu cara termudah untuk mempromosikan situs web Anda untuk menghasilkan lebih banyak trafik dan meningkatkan penghasilan Lebih besar lagi.

Affiliasi Cara Dewa
Affiliasi Cara Dewa

Intinya Tulis artikel yang berkaitan dengan situs web Anda dan kirimkan ke situs yang banyak dicari oleh para pembaca, misalnya situs Kompasiana Dll. Caranya juga mudah dilakukan, membutuhkan sedikit waktu tetapi dapat meningkatkan trafik, penjualan dan tentunya penghasilan Anda. Lalu? Bagaimana menulis artikel dapat meningkatkan trafik dan pendapatan?

Intinya. Artikel yang kita tulis di situs Kompasiana atau situs sejenis lainnya berisi tautan atau info ke situs web kita sendiri. Pembaca yang tertarik, setelah membaca artikel dan kemudian tertarik, mungkin memilih untuk mengeklik tautan tersebut dan mengunjungi Anda secara tidak terduga.

Menulis di Situs yang banyak dikunjungi pembaca juga membuat artikel anda bisa dimanfaatkan webmaster lain yang mungkin ingin mempublikasikan artikel tersebut di situs mereka. Sesuatu hal sederhana yang sering terlupakan.

Baca Juga : LandingPress Membuat Website Pro Jadi Mudah

Jika ya, artikel Anda akan menyertakan link kembali ke situs Anda. Dan siapapun yang membaca artikel di situs tersebut tetap dapat mengklik link tersebut untuk mengunjungi situs Anda. Ketika jumlah artikel yang Anda terbitkan bertambah banyak, dan semakin banyak artikel tersebut muncul di berbagai situs web.

Maka jumlah total tautan ke situs Anda juga meningkat. Mesin pencari seperti Google, Bing Dll., sangat terpikat oleh banyaknya tautan yang masuk ke situs web anda. Mereka pasti percaya dan melihat pentingnya situs anda.

Semakin banyak tautan masuk yang dimiliki situs web, semakin penting mesin pencari melekat padanya. Ini kemudian akan meningkatkan penempatan website Anda di hasil pencarian. Bisa jadi akan ditaruh di halaman pertama pada baris pertama. Kebayang nggak?

Jika situs Anda mempromosikan produk atau layanan, tautan yang anda peroleh dari berbagai artikel Anda itu sama saja atau berarti lebih banyak lagi pelanggan potensial bagi Anda. Sekalipun pengunjung hanya sekedar menelusuri secara sepintas pada saat ini, tetapi bukan tidak mungkin besok atau lusa mereka akan datang lagi.  Kalau ternyata memang mereka membutuhkannya. Ya sesederhana itu.

Ada juga orang yang sudah memikirkan hal-hal spesifik yang mereka perlukan tetapi belum bisa memutuskan di antara banyak pilihan yang ada di online. Kemungkinannya adalah, mereka mungkin menemukan salah satu artikel Anda, tertarik dengan konten yang Anda tulis, kemudian mereka mengunjungi situs Anda, dan tertarik dengan promosi Anda. Mereka akan senang dengan anda berikut produk serta situs yang anda kelola.

Artikel Marketing Lebih Kuat Dari Iklan?

Tidak mengherankan mengapa banyak webmaster belakangan ini, menghidupkan kembali gaya pemasaran Online yang selama ini jadi primadonanya. Mereka kembali mau meluangkan waktu untuk menulis.  Mereka lebih banyak artikel tentang situs mereka dibandingkan melakukan cara promosi lainnya. Membuat situs mereka dikenal lebih mudah. Mereka percaya, jika memiliki artikel lebih banyak.

Jelas akan meningkatkan link dan trafik dan membuatnya dapat diakses oleh pengunjung yang mencari di Internet. Karena saat ini banyak orang mencari kebutuhan mereka secara online, menempatkan situs Anda di mesin pencari melalui artikel Anda adalah salah satu cara untuk memberi tahu mereka tentang Anda dan bisnis Anda.

Perlu dipahami, Mesin pencari seperti Google tidak hanya mengindeks situs web, mereka juga mengindeks artikel yang diterbitkan. Mereka juga mengindeks artikel apa pun yang ditulis tentang topik situs web Anda. Jadi, begitu seseorang mencari topik yang sama, mesin pencari akan menampilkan situs Anda atau bahkan mungkin menampilkan artikel yang telah Anda tulis.

Artikel Marketing Lebih Kuat Dari Iklan,Coba Saja

Dan kalau dipikir-pikir, cara ini sangat mudah dilakukan dan itu akan membawa mereka ke situs Anda. Jadi jeroannya? Hanya dengan artikel,  mesin pencari akan memajangnya di posisi yang tepat untuk kepentingan anda.Hal yang baik tentang artikel adalah Anda dapat menulis tentang hal-hal yang ingin diketahui orang. Hal ini dapat dicapai dengan suasana hati yang paling bersahabat, namun dengan cara yang profesional, dengan sedikit tambahan promosi penjualan yang tidak terlalu jelas.

Baca Pula : Memilih Model Bisnis Online, Ciptakan Peluangmu

Jika dipikir-pikir, hanya beberapa menit waktu Anda untuk menulis satu artikel dan mengirimkannya ke situs konten gratis. Idenya sama dengan bila menulis di Kompasiana Dll. Dalam jangka waktu singkat, konten tersebut didistribusikan ke lebih banyak situs daripada yang dapat Anda bayangkan. Bahkan sebelum Anda mengetahui apa yang sedang terjadi. Ternyata Anda telah mendapatkan lebih banyak pengunjung dari pada sebelumnya. Tapi bagaimana cara menuliskan artikel yang menarik itu. Ya anda mampir saja ketempat saya, atau bisa juga lewat membaca buku saya ini. Ya sesederhana itu.

Jika Anda merasa membuang-buang waktu untuk menulis artikel-artikel ini. Terlebih lagi mengabaikan fakta saat Anda akan melihatnya dicetak dan tersebar luas di jagad Internet. Belum lagi perhatian dan minat tertentu yang diberikan orang pada situs web dan produk atau layanan Anda. Maka rasanya anda akan “rugi” besar. Melewatkan peluang besar yang bisa anda buat secara gratis.

Cobalah menulis beberapa artikel dan Anda akan melihat lonjakan trafik situs, popularitas tautan, dan minat yang datangnya tiba-tiba. Sebelum Anda menyadarinya, penghasilan Anda akan berlipat ganda dan bahkan tiga ayau empat kali lipat. Rasa-rasanya tidak ada Upaya yang seperti ini dalam mendapatkan manfaat besar secara gratis ! Cobalah jadi lebih realistis.

Artikel Marketing, Lebih Kuat Dari Iklan.
konten marketing
Pengelolaan Wilayah Pesisir Mensejahterakan Nelayan.

Pengelolaan Wilayah Pesisir Mensejahterakan Nelayan.

Buku Perbatasan·

Oleh Harmen Batubara

Pengelolaan Wilayah Pesisir, Mensejahterakan Nelayan. Mangrove Simbol Lingkungan Hidup Wilayah Pesisir. Perlu diketahui Mangrove, selain meminimalisir bahaya dan ancaman ombak dan angin laut  di sekitar pesisir. Mangrove juga berperan sebagai penahan abrasi dan erosi. Karena akarnya yang padat, berperan sebagai penjernih dan penyaring air asin. Hutan Mangrove juga menjadi habitat hewan laut maupun hewan lain seperti ikan, kepiting, udang, kerang-kerangan, burung dan kelelawar dll.

Mangrove melindungi dan menyediakan nutrisi bagi hewan yang tinggal di sekitar hutan mangrove. Yang lebih dahsyat lagi, mangrove mampu menyimpan stok karbon yang besar. “Kemampuan hutan mangrove[1] dalam menyerap karbon jauh lebih besar daripada hutan di daratan. Setiap 1 hektare, hutan mangrove mampu menyerap karbon 5 kali lebih besar daripada hutan di daratan,” Erwin menambahkan.

Profil batas laut Indonesia
Profil batas laut Indonesia

Baca Juga  :  Kemiskinan Yang MengInspirasi

Rusaknya Mangrove, seiring dengan beralihnya perikanan tangkap menjadi perikanan budidaya sesuai arahan KKP justru meningkatkan konversi hutan mangrove menjadi lahan budidaya perikanan dengan tambak, terutama tambak udang. Tambak-tambak ini pun dibuat tanpa memahami konsep konservasi sehingga banyak merusak ekosistem mangrove. Hal itulah yang kembali dilakukan Presiden Jokowi memberikan sinyal pada dunia, bahwa Indonesia akan membangun Industrial Park yang ramah lingkungan.

Perkuat Pengelolaan Wilayah Pesisir Mensejahterakan Nelayan.

Pada saat itu Presiden mengundang besertanya sejumlah Duta Besar Negara sahabat untuk melihat komitmen Indonesia dalam menggalakkan kembali “penanaman mangrove” di Kalimantan Utara.“Kita tanam kembali sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut, kemudian juga menjaga habitat dari spesies-spesies yang ada di hutan mangrove dan sekitar hutan mangrove,” ujar Presiden dalam keterangannya selepas penanaman 19 Oktober 2021 waktu itu.

Presiden menjelaskan, di Kalimantan Utara ini ada 180 ribu hektare hutan mangrove yang akan direhabilitasi oleh pemerintah. Presiden menargetkan rehabilitasi hutan mangrove di Indonesia bisa mencapai 600 ribu hektare dalam tiga tahun ke depan.“Target kita dalam tiga tahun ke depan agar kita perbaiki. Kita rehabilitasi sebanyak 600 ribu hektare dari total luas hutan mangrove kita. Hutan mangrove  yang merupakan hutan mangrove terbesar di dunia (seluas, red) 3,6 juta hektare,” tandasnya.  Kita berpesan pada Pemda Kaltara, agar menjadikan pemamfaatan hutan mangrove yang ramah lingkungan. Suatu hal yang sederhana tetapi memerlukan komitmen yang luar biasa.

Jokowi Bangun Green Industrial Park

Jokowi membangun Green Industrial Park di Kalimantan Utara. Pusat Industri EBT pertama Indonesia, untuk keunggulan Indonesia masa datang. Menurut beliau  ke depan, Dunia juga akan berubah. Negara Negara besar tak lagi mau menggunakan produk yang dihasilkan dari industri tak ramah lingkungan seperti yang terjadi saat ini. “Karena ke depan, 10 tahun lagi, yang namanya Uni Eropa, Amerika tidak akan mau membayar barang yang dihasilkan industri yang mempergunakan misalnya batu bara, enggak mau lagi. Semua mengarah ke Energi Baru Terbarukan atau EBT, sehingga KITA HARUS MENDAHULUI,”

Indonesia tengah mengupayakan ekonomi hijau atau green economy untuk menciptakan ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Presiden Jokowi berencana membangun Green Industrial Park.  Rencananya Green Industrial Park akan dibangun di Kalimantan Utara. Pembangunan akan dimulai pada ahir tahun 2021 ini. “Bulan depan kita juga mulai membangun Green Industrial Park, dengan produk keluarannya adalah produk hijau.

Produk energinya adalah energi hijau, semuanya EBT, Enerji terbarukan. Hasil produk industri itu adalah produk hijau,” ujar Jokowi dalam arahannya kepada peserta Program Pendidikan 2021 Lemhannas RI, Rabu (13/10/2021). Dia mengatakan, Green Industrial Park ini menjadi yang pertama di dunia. Adapun luasan Green Industrial Park mencapai 20000 hektare.

Pengelolaan Wilayah Pesisir Mensejahterakan Nelayan Negara Kepulauan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut 2/3 dari seluruh wilayahnya. Dengan Dekalarasi Djuanda 1957 sebagai  konsep Wawasan Nusantara memberikan kita anugerah yang luar biasa baik itu laut, darat maupun udara. Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km2 yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km persegi dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km2.

Selain itu, terdapat 17.504 pulau di Indonesia dengan garis pantai sepanjang 95.181 km.  Secara geografi  Indonesia merupakan Negara terbesar ke lima di dunia yang menghubungkan dua benua (Asia-Australia) dan dua samudra  ( Hindia dan Pasifik)  merupakan jantung perdagangan di belahan dunia timur.

Di Laut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara  sahabat yaitu  India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Kepu lauan Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste dan di Darat berbatasan dengan 3 (tiga) Negara yaitu ; Malaysia, Papua Nugini dan RDTL. Selain itu terdapat 92 (sembilan puluh dua) buah pulau kecil terluar yang merupakan halaman Negara dan tiga belas diantaranya membutuhkan perhatian khusus.

Baca Juga : BumNas & BumDes Sinergis Rakyat Sejahtera

Pengelolaan Wilayah Pesisir Mensejahterakan Nelayan Dengan PlatForm Sharing.

Sebelum anda meneruskan membaca betapa hebatnya potensi ekonomi yang terdapat di wilayah pesisir. Saya mintak perhatian Anda untuk membaca ide dari pengelolaan wilayah pesisir ini. Pengelolaan Wilayah Pesisir yang demikian kaya dengan berbagai potensi, mengingatkan kita perlunya pemahaman yang menarik terkait pengembangan potensi bisnis dengan pola SHARING PLATFORM, pola bisnis yang bisa menjangkau para peminatnya dengan cara yang menjanjikan.

Masih ingat Facebook? Facebook kini sudah menjadi perusahaan media besar TANPA memproduksi konten apapun. Go-Jek dan UBER adalah perusahaan transportasi besar TANPA memiliki kendaraan. AIRBNB adalah perusahaan hospitality TANPA memiliki satu pun kamar hotel atau villa. Banyak yang menyebut fenomena ini sebagai sharing economy. Hal ini dimungkinkan oleh berbagai perusahaan tersebut rela bergabung karena memiliki business model berbasis platform.

Apa yang dimaksud dengan platform? Sebaiknya kita sederhanakan saja. Secara sekilas, kita bisa melihat bahwa mereka tidak memiliki aset yang merupakan kunci dari operasi yang dijalankan. Mereka bisa bertahan dan berkembang pesat karena mereka menciptakan suatu wadah yang dapat menghubungkan calon pengguna dan pemilik aset dalam bahasa yang sama, yakni ingin bersama-sama menghasilkan uang. Wadah inilah yang disebut sebagai suatu platform.

Nelayan Masih Tertinggal Jauh.

Tren seperti inilah yang kita harapkan bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat, Pemda, BUMN, BumDes dan Swasta dalam mengelola wilayah pesisir di Indonesia. Mempertemukan para pengelola dengan Pemda sang pemilik asset untuk menghadirkan berbagai produk serta layanan andalan yang berada di wilayah pesisir yang kesemuanya itu bisa jadi lahan lapangan kerja bagi warga. Pemda bisa mengubah perkembangan dunia bisnis, perdagangan, ekonomi, dan pada akhirnya akan membawa kesejahteraan di tengah tengah kehidupan kita. Mari teruskan membaca potensi wilayah pesisir.

Sebagai negara maritim[1] dan kepulauan ter unik di dunia, Indonesia memiliki baragam potensi SDA kelautan yang besar. Kekayaan SDA kelautan dapat didayagunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa melalui sedikitnya 11 sektor ekonomi, yakni: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) pertambangan dan energi, (6) pariwisata bahari, (7) kehutanan, (8) perhubungan laut, (9) sumberdaya wilayah pulau-pulau kecil, (10) industri dan jasa maritim, dan (11) SDA non-konvensional.

Potensi produksi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia yang dapat dipanen mencapai 6,4 juta ton/tahun atau 8% dari potensi lestari ikan laut dunia. Pada 2009 tingkat pemanfaatannya mencapai 4,8 juta ton (75%). Potensi produksi budidaya laut diperkirakan mencapai 47 juta ton/tahun, dan budidaya perairan payau (tambak) sekitar 5,5 juta ton/tahun. Sementara itu, pada 2009 total produksi budidaya laut baru mencapai 2,5 juta ton (5,3%), dan total produksi budidaya tambak sebesar 1,5 juta ton (27%). Artinya, potensi pengembangan usaha perikanan, khususnya untuk budidaya laut dan tambak, masih terbuka lebar.

Cara Menjual Para Dewa
Cara Menjual Para Dewa

Pengelolaan Wilayah Pesisir Mensejahterakan Nelayan.

Dari total produksi perikanan sebesar 9,75 juta ton, hanya sekitar 1,25 juta ton yang diekspor, dan sisanya (8,5 juta ton) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.  Perlu dicatat, bahwa sekitar 65% kebutuhan protein hewani rakyat Indonesia dipenuhi dari ikan, seafood, dan beragam produk perikanan (BPS, 2009).  Dengan kata lain, kontribusi sektor perikanan dan kelautan bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa, bukan hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga berupa perbaikan gizi, kecerdasan dan kesehatan rakyat.

Indonesia juga memiliki potensi industri bioteknologi kelautan berbasis marine BIODIVERSITY RESOURCE (sumberdaya keanekaragaman hayati laut) paling besar di dunia berupa industri makanan dan minuman, farmasi (seperti Omega-3, squalence, viagra, dan sun-chlorela), kosmetik, film, kertas, bioenergi, bioremediasi, genetic engineering, dan beragam industri lainnya yang hingga kini hampir belum tersentuh pembangunan. Potensi ekonomi perikanan dan bioteknologi kelautan diperkirakan mencapai US$ 100 miliar setiap tahunnya atau setara dengan besarnya APBN 2009.

Baca Pula : Menulis Sambil Berbisnis Affiliasi

Saat ini sekitar 75% produksi minyak dan gas bumi berasal dari kawasan pesisir dan lautan. Dari 60 cekungan yang potensial mengandung migas, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 di pesisir, dan hanya 6 yang di daratan. Dari seluruh cekungan tersebut diperkirakan potensinya sebesar 11,3 miliar barel minyak bumi. Cadangan gas bumi diperkirakan sebesar 101,7 triliun kaki kubik.  Survei geologi oleh Dept. ESDM (2009) menemukan 68 cekungan baru yang mengandung potensi migas.

Potensi Wilayah Pesisir Luar Biasa Tapi Belum Tersentuh.

50 cekungan merupakan yang benar-benar baru ditemukan, sedangkan 18 cekungan lainnya merupakan perluasan dari cekungan yang telah teridentifikasi sebelumnya. Lokasi dari 68 cekungan baru itu tersebar di wilayah Sumatera, Selat Sunda, Kalimantan, Maluku, dan Papua yang sebagian besar juga terdapat di wilayah pesisir dan laut.  Contohnya, Blok gas Masela di Laut Timor, NTT memiliki potensi cadangan gas sebesar 10 TCF (trillion cubic feet) yang merupakan cadangan gas terbesar kedua di Indonesia setelah blok gas Tangguh di Papua dengan potensi cadangan gas sebesar 14,4 TCF.

Belum lagi potensi ekonomi dari industri dan jasa maritim (seperti galangan kapal, coastal and offshore engineering, pabrik peralatan dan mesin kapal, fibre optics, dan teknologi komunikasi dan informasi), pulau-pulau kecil, dan SDA non-konvensional yang sangat besar. SDA non-konvesional adalah SDA yang terdapat di wilayah pesisir dan laut Indonesia. Tetapi karena belum ada tekonologinya atau secara ekonomi belum menguntungkan. Sehingga belum bisa dimanfaatkan.

Contohnya adalah DEEP SEA WATER INDUSTRIES, bioenergi dari algae laut, energi gelombang, energi pasang surut. Masih ada lagi seperti OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), sumber-sumber mata air tawar di dasar laut, energi listrik dari ion Na+ dan Cl- , energi nuklir. Dan mineral laut (Becker and Carlin, 2004).

Pengelolaan Wilayah Pesisir Mensejahterakan Nelayan.

Potensi total nilai ekonomi kesebelas sektor kelautan Indonesia diperkirakan mencapai US$ 800 miliar (Rp 7200 triliun) per tahun atau lebih dari tujuh kali APBN 2009. Sedangkan, kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan mencapai 30 juta orang. Ekonomi kelautan bakal semakin strategis bagi Indonesia. Hal ini seiring dengan pergesaran pusat ekonomi dunia dari Poros Atlantik ke Asia-Pasifik.

Dewasa ini, 70% perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik. Sekitar 75% dari seluruh barang dan komoditas yang diperdagangkan di dunia ditransportasikan melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar US$ 1.500 triliun per tahun (UNCTAD, 2008).

Baca  Juga  :  Buat BisnisMu Raih PeluangMu Buat WebMU

Besarnya potensi laut pasti akan mengundang berbagai kepentingan untuk mengambil peran dalam memanfaatkannya. Pengelolaan wilayah pesisir jadi penting karena harus bisa melestarikan potensi yang ada serta di sisi lain dapat memanfaatkannya untuk kepentingan bersama. Hal itu terlihat dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Perlu Kerja Sama Sinergis Para Stake Holder.

Pengelolaanya dirumuskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pualu kecil adalah rangkaian suatu proses mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengawasan. Selanjutnya pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor. Antara pemerintah dan pemerintah daerah.  Antara ekonomi darat, laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berasaskan pada berbagai hal seperti : keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peranserta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi. Termasuk akuntabilitas, dan keadilan. Hal mana dilakukan  dengan cara mengintregasikan kegiatan : antar pemerintah dan pemerintah daerah; kerja sama antar pemerintah daerah; antar sektor; Juga antar pemerintah dan dunia usaha serta rakyat. Demikian juga antar ekosistem darat ekosistem laut; dan antar ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajeme.

Dengan demikian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan lepas dari kerusakan lingkungan yang makin parah. Perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara implisit diatur dalam Chapter 17 dari Agenda 21. Sedangkan mengenai pentingnya perlindungan pelestarian lingkungan laut untuk mendukung pembangunan kelautan di atur dalam Bab XII UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea ) 1982. Tetapi untuk mensejahterakan warga pesisir bukanlah sesuatu yang mudah dan hal itulah yang akan anda temukan dalam membaca buku ini.

Pengelolaan Wilayah Pesisir Menghadirkan Kesejahteraan di Desa Pesisir
Pengelolaan Wilayah Pesisir Menghadirkan Kesejahteraan di Desa Pesisir

[1] https://econusa.id/id/ecoblog/wanamina-budidaya-perikanan-dan-pelestarian-mangrove/

[1] https://dahuri.wordpress.com/2008/01/01/transformasi-kekayaan-laut-untuk-kemajuan-kemakmuran-dan-kedaulatan-bangsa/

Menjaga Marwah Perbatasan.

Menjaga Marwah Perbatasan.

Buku Perbatasan·

Oleh harmen batubara

Meski Indonesia mempunyai Perbatasan dengan 10 negara tetangga, dan belum ada yang selesai permasalahannya. Menjaga Marwah Perbatasan.  Tapi kondisinya tetap aman dan dalam suasana bersahabat. Persoalannya mulai berbeda setelah Laut China Selatan jadi ajang pertarungan Pengaruh antara China dan Amerika Serikat. Kedua Negara belum menemukan kata “sepakat” tentang pengaturan wilayah LCS ini.

Amerika mau agar China menghormati hokum Internasional, tetapi China tidak Mau. Hal ini kembali mengemuka takkala. Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Kamala Harris, menuduh China terus melakukan intimidasi di perairan Laut China Selatan. Harris menegaskan bahwa AS akan memperjuangkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.Hal itu dilansir AFP, Selasa (24/8/2021).

Batas Laut Profil Perbatasan Indonesia
Batas Laut Profil Perbatasan Indonesia

Harris melakukan kunjungan ke Singapura dan Vietnam. Dalam pidatonya Harris menegaskan kembali bahwa AS memiliki ‘komitmen abadi’ di kawasan Asia. Dia juga menyinggung soal klaim-klaim China dalam sengketa Laut China Selatan. “Kita tahu bahwa Beijing terus memaksa, mengintimidasi dan mengklaim sebagian besar Laut China Selatan,” sebut Harris dalam pidatonya di Singapura. “Klaim yang melanggar hukum ini telah ditolak oleh putusan pengadilan arbitrase tahun 2016. Tindakan Beijing tidak mau mengakuinya, dan terus merusak tatanan yang sudah ada.

Baca  Juga   :  Pengamanan & Pertahanan Di Perbatasan

Strategi Menjaga Marwah Perbatasan.

Bagi Indonesia belakangan  ini ada berita sejumlah nelayan di Kepulauan Riau ketakutan melihat enam kapal perang China mondar-mandir di Laut Natuna Utara pada Senin (13/9/2021) lalu.  “Nelayan merasa takut gara-gara ada mereka di sana, apalagi itu kapal perang. Kami ingin pemerintah ada perhatian soal ini supaya nelayan merasa aman saat mencari ikan,” kata Hendri, Rabu (15/9/2021), dikutip dari Kompas.id.

Sementara Kepala Dinas Penerangan Komando Armada I TNI Angkatan Laut Letnan Kolonel Laode Muhammad mengatakan, pihaknya belum mendapat laporan mengenai kehadiran enam kapal perang China yang dilihat nelayan di Laut Natuna Utara. Namun, bila ada kapal perang China yang mondar-mandir di ZEE Indonesia. Biasanya kapal perang TNI AL akan membayangi dan melakukan komunikasi dengan mereka. Menurut Laode, ada empat kapal perang TNI AL yang bersiaga di Natuna.

Yakni KRI Diponegoro-365, KRI Silas Papare-386, KRI Teuku Umar-385, dan KRI Bontang-907. “Yang jelas, kapal kami selalu ada di sana sehingga kalau ada kapal China yang masuk (teritorial Indonesia), kami pasti membayangi,” ujar dia. Memang perlu di ingat China mempunyai catatan jelek terkait bertetangga yang baik dengan Negara tetangganya. Boleh dikatakan China hampir mempunyai persoalan perbatasan dengan semua Negara tetangganya, dan terus saja meletupkan “perang” meski terbatas.

Menjaga Marwah Perbatasan Rawan Propokasi.

Dalam hal hubungan Internasional, masalah teritorial merupakan salah satu penyebab klasik munculnya konflik antar negara.  Dan menjadi ancaman abadi bagi perdamaian serta keamanan internasional.  Tapi anehnya, tidak semua Negara dengan benar-benar membenahi perbatasannya. Bahkan banyak Negara yang menempatkan penegasan perbatasannya pada Lembaga/Kementerian yang justeru awam dengan masalah perbatasan itu sendiri. Indonesia bisa digolongkan pada Negara yang seperti itu. Padahal semua paham bahwa ketidakjelasan batas territorial.  Merupakan salah satu hal, menjadi faktor laten penyebab munculnya sengketa perbatasan. Yang akan mengganggu stabilitas hubungan antarnegara.

Hal seperti itu sudah bukan lagi rahasia umum, boleh dikatakan 85% Negara di Dunia ini mempunyai permasalahan perbatasan dengan Negara tetangganya. Apalagi kalau hal itu kita lihat dibelahan Asia, hampir semua Negara punya masalah perbatasan dengan Negara tetangganya. Sebut saja nama negaranya, misalnya China atu Tiongkok.  Negara ini punya permasalahan batas dengan banyak negara. Misalnya dengan India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dengan Brunai, Vietnam, dengan Filipina. Indonesia sendiri mempunyai masalah perbatasan dengan sepuluh (10) Negara tetangganya dan selalu bermasalah dengan kedaulatan perbatasannya.

Menjaga Marwah Perbatasan
Menjaga Marwah Perbatasan

Tidak banyak juga orang yang tahu, kalau kedaulatan itu lahir dari pertarungan memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Pertarungan itu berupa perang selama 30 tahun (1618-1648) antara kaum Protestan dan kaum Katolik Roma berakhir di meja perundingan. Sekilas[1], perang ini adalah perang keyakinan. Namun, sesungguhnya perang di Eropa tersebut adalah perang tentang perebutan pengaruh dan kekuasaan.

Menjaga Marwah Perbatasan, Jaga Kedaulatan.

Lantaran itulah, perang ini melibatkan banyak negara. Sebutlah Swedia, Belanda, Jerman, Denmark, dan Italia. Perang yang menelan banyak korban tersebut diakhiri dengan perundingan damai Osnabruck dan Munster di Provinsi Westphalia, Jerman. Perjanjian damai ini dikenal dengan nama Perjanjian Westphalia.

Salah satu isi perjanjian Westphalia, yang jadi tonggak sejarah dan praktik hubungan dan hukum internasional, ialah adanya pengakuan kedaulatan negara tanpa campur tangan negara lain. Ini yang kita sebut SOVEREIGNTY OF STATE. Konsep kedaulatan negara inilah yang mengubah konstelasi politik global dan meneguhkan prinsip kesederajatan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini.

Kedaulatan negara memiliki dua unsur utama: (1) pemegang kedaulatan (negara) secara mutlak memiliki otoritas dan (2) kedaulatan negara ditandai dengan adanya teritori, di mana otoritas mutlak itu dijalankan secara penuh. Kedua unsur ini acapkali dipostulatkan secara hukum dengan istilah supreme authority within a territory. Bagi filosof RP Wolff, otoritas adalah ”The right to command and correlatively the right to be obeyed.”

Kesepakatan Menjaga Marwah Perbatasan.

Jabaran dari perjanjian damai Westphalia mengenai kedaulatan negara ini diabadikan dalam Piagam PBB. Khususnya dalam Pasal 2 (4), yang jelas menegaskan bahwa. Semua anggota PBB (negara) dalam hubungan internasional, agar menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Atau dengan cara apa pun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB. Kedaulatan suatu negara terkandung di dalamnya adalah otoritas penuh menjalankan hukum yang dibuat oleh negara tersebut. Membuat dan menjalankan hukum dalam wilayah dan teritori negara adalah kebebasan mutlak negara tersebut dan tidak boleh dicampuri negara lain.

Hal lain yang juga menentukan bagaimana bangsa lain melihat dan menaruh respek terhadap kedaulatan perbatasan suatu Negara. Adalah dengan melihat kemampuan Negara itu dalam hal pengelolaan Ekonomi negaranya. Sulit untuk menghargai kedaulatan sebuah bangsa, kalau ternyata Negara itu tidak mempunyai kedaulatan dalam mengelola ekonomi negaranya. Seperti halnya dalam penegasan perbatasan, ternyata Indonesia juga mempunyai masalah serius dalam mengelola perekonomiannya. Minimal selama pemerintahan Orde Lama sampai jatuhnya Orde Baru.

Pada Era Reformasi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai -13% (minus 13%). Namun, perlahan tapi pasti ekonomi Indonesia semakin menunjukan pemulihan. Pada tahun 1999 ekonomi Indonesia naik menjadi 0,7%, jauh dari angka sebelumnya -13%. Ini sebenarnya belum maksimal dikarenakan investor masih belum percaya kepada ekonomi Indonesia kala itu. Ditambah krisis politik Timor Timur pada 1999 yang menyebabkan lepasnya Timor Timur Indonesia.

Kekuatan Ekonomi Menjaga Marwah Perbatasan.

Inflasi Indonesia yang sebelumnya menembus angka 75%, akibat dari depresiasi mata uang dan krisis ekonomi mampu ditekan hingga menjadi 14% pada 1999.  Hal ini tidak terlepas dari bantuan keuangan oleh lembaga perbankan dunia seperti IMF yang nilanya mencapai 40 Milliar $ AS  sehingga mampu membantu Indonesia untuk mengatasi krisis. Tercatat pada tahun 1998 hutang indonesia mencapai 70% dari total PDB.

Ekonomi mulai stabil sejak tahun 2000 an. Bahkan sejak 2000 – 2014 ekonomi Indonesia stabil dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5%. Dari sisi inflasi, inflasi paling tinggi hanya pada tahun 2000 yang mencapai 20%. Dan kembali tinggi pada 2005, 2008, dan 2010 yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Namun pada tahun 2012 hingga 2015 inflasi stabil bahkan dibawah 11% dan kini jauh lebih kecil lagi dibawah 4%.

Baca   Juga   :  Jadi Penulis Berhasil, Ya Mulai Saja Dulu

Dari sisi konstribusi PDB sektor pertanian, industri, dan jasa masih mendominasi. Bisa dituliskan ekonomi Indonesia setelah krisis yaitu sejak 2000 – 2014 berada dalam keadaan stabil. Dan pemerintah mampu mengatasi krisis dan menciptakan kondisi ekonomi dan politik yang stabil. Bahkan Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu pertama yaitu pada 2004 dengan sukses.

Yang secara tidak langsung membuktikan kepada para investor bahwa Indonesia masih merupakan negara yang aman dalam hal ekonomi maupun politik. Walaupun hutang pemerintah Indonesia meningkat. Artinya secara ekonomi Negara kita masih jauh tertinggal dari Negara-negara tetangga kita. Tetapi satu hal kita percaya Negara kita secara ekonomi sudah jauh lebih bagus dan sudah berada pada jalur yang benar. Bahkan banyak juga yang memprediksi Indonesia akan jadi kekuatan ekonomi Dunia di tahun 2030 an.

Pertahanan Untuk Menjaga Marwah Perbatasan.

Hal lain yang membuat orang lain menaruh respek pada perbatasan Negara adalah dilihat dari segi Pertahanan. Seperti apa Negara itu menjaga kedaulatan pertahanannya. Karena itu saya ingin memperlihatkan sisi pertahanan kita sebagai sebuah Negara kepulauan.  Pada hari kebangkitan Nasional di tahun 2015 Indonesia memperlihatkan pada dunia ada 40an kapal illegal pencuri ikan yang ditenggelamkan. Sebuah pengalaman nyata memperlihatkan bahwa ke depan Indonesia akan bertekad untuk mengamankan wilayah perairannya dari illegal apapun juga.

Meski harus diakui, apa yang dilakukan itu barulah aksi yang sesungguhnya tergolong kecil, bila dikaitkan dengan besarnya jumlah illegal fishing di laut kita. Kegiatan yang menjarah kekayaan laut Nusantara yang jumlahnya lebih dari 7000 kapal. Tetapi dengan hal itu setidaknya Indonesia telah berani mencanangkan dan bertekad secara sungguh-sungguh untuk menjalankan amanat UU nya.  Amanat untuk melindungi segenap bangsa di seluruh wilayah tumpah darahnya.

Sejatinya UU telah mengamanatkan bahwa Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara yang berada di pertemuan dua samudra (Hindia dan Fasifik) dan dua benua ( Asia dan Australia). Strategi pertahanan NKRI minimal, harus mampu memperhatikan realita geografi. Bahwa (i) wilayah negeri ini terdiri dari rangkaian pulau besar dan kecil, dengan luas perairan 5 juta km².

Kekuatan Ekonomi Penjaga Marwah Perbatasan.

Termasuk ZEEI serta daratan 2 juta km² (ii) ada tiga perbatasan darat, dengan seluruh rangkaian pulau dan kepulauan negeri yang terbuka dan berbatasan dengan sepuluh negara yang memiliki FIRE POWER yang berbeda beda. (iii) negeri dengan kewajiban menyiapkan 3 ALKI bagi dunia. Strategi pertahanan NKRI haruslah strategi pertahanan yang mampu manangkal, menindak dan memulihkan.

Baca  Juga     :  Semangat Membangun Perbatasan, Beranda Depan Bangsa

Kini kita sadar bahwa TNI AL kita harus kuat. Tetapi bagaimana menjadikan AL kuat kalau keadaan ekonomi nasionalnya masih dalam perjuangan? Di satu sisi kita memang harus sadar bahwa negara kita itu penuh hutang. Dan pertahanan negara kita itu diperkuat dengan alut sista bekas dan dengan tentara yang digaji ala kadarnya. Kalau kita bisa “nyadar” dan mau menyadari sebagai bangsa, barulah kita sadar alangkah “lembeknya” negeri ini. Yang masih memberi pengampunan bagi para koruptor yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara.

Karen Mingst (Mingst,199:120) mengatakan, geografi bukan sekedar penghias peta, dan konfirmasi fisik bukan sekedar data. Memiliki letak geografi yang strategis tidak cukup menjadikan suatu negara berpengaruh. Tapi yang lebih utama lagi adalah bagaimana negara itu memanfaatkan elemen geografiknya. Dan memberikan nilai tambah pertahanan secara efektif demi kepentingan nasionalnya. Hal ini menjadi sangat penting. Jangan hanya terpesona oleh Kapal Armada yang besar.

Manfaatkan Posisi Geografi Menjaga Marwah Perbatasan.

Tetapi berdayakanlah letak dan posisi Pulau-pulau Nusantara ini sehingga bisa menjadi jauh lebih kuat dari Kapal Armada manapun juga. Harapannya, Indonesia dapat memanfaatkan potensi maritimnya untuk menggerakkan perekonomian nasional. Sehingga dapat meningkatkan pengaruh Indonesia di tingkat internasional. Pertumbuhan ekonomi  akan memberikan jalan buat membangun dan meningkatkan kekuatan Angkatan Laut.

Mau Jadi Pebisnis atau Petani Kopi
Mau Jadi Pebisnis atau Petani Kopi

Sangatlah mustahil mengembangkan perekonomian maritim tanpa adanya kemampuan untuk mengamankan wilayah perairannya, jalur perdagangannya. Termasuk rangkaian pelabuhannya serta semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Indonesia perlu mengawasi perairannya dan menyelesaikan berbagai persoalan penegasan perbatasannya serta memastikan tegaknya hukum di wilayahnya.

Secara sederhana sebenarnya Indonesia sudah mempunyai kemampuan untuk mempersenjatai negaranya sendiri. Indonesia telah memulai industri pertahanannya sejak tahun 1958. Hanya saja para pimpinan kitalah yang kurang menghargai kemampuan bangsanya sendiri. Masih lebih suka dengan prosuk alutSista negara lain. Lihatlah negara India, dan perhatikan pula China, kemampuan dua bangsa itu tidak ada yang istimewa. Tetapi mereka mampu membangun negaranya dengan cara mereka sendiri.

Kemudian lihat kita di Indonesia, semua kita punya, tetapi Negaranya sibuk dengan semua urusan yang bukan menjadi urusan demi kejayaan bangsanya.  Masih disibukkan dengan urusan demi golongan dan urusan demi partai. Dalam kondisi seperti itulah kita menjaga Marwah Perbatasan kita. Entah seperti apa bangsa lain melihat kita, biarlah itu mereka saja yang tahu. Harapan kita, semoga bangsa kita bisa sadar dan kukuh untuk mau memajukan bangsa dan Negara sendiri.

[1] Hamid Awaluddin Mantan Duta Besar RI Di Rusia Dan Belarus (Sumber : Kompas, 26 Januari 2016)